Agenda Politik Jokowi dan Prabowo?

info-gamepc.blogspot.com - Pemilihan presiden akan berlangsung tanggal 9 Juli 2014, pastinya akan menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi ajang pertempuran sengit antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang lebih dikenal Jokowi melawan mantan jenderal militer selama orde baru Prabowo Subianto,

Kita semua pastinya penasaran agenda-agenda apa saja yang akan dilakukan kedua calon presiden, serta melihat dari dekat ide-ide serta kebijakan-kebjakan apa saja jika salah satu dari 2 calon kandidat presiden terpilih nanti.

Dibawah ini adalah sudut pandang dari dua calon presiden yang didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk pemilihan presiden mendatang Jokowi telah menunjuk Jusuf Kalla untuk mendampinginnya sebagai calon wakil presidennya, sementara Subianto memilih Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Survei terbaru menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Kalla memimpin diurutan tertinggi jajak pendapat angka popularitas.

Selain itu, koalisi dari partai politik yang mendukung pasangan Subianto-Hatta lebih besar dari koalisi yang mendukung pasangan Jokowi-Kalla, meskipun begitu, hal ini tidak akan berpengaruh terlalu banyak pada pemilu mendatang karena pemilih memilih individu bukan memilih partai politik.

1. Dibidang Sektor Perbankan.

Jokowi-Kalla:

• Mengawasi pengaruh asing di sektor perbankan dalam negeri dengan membatasi pembelian saham bank-bank Indonesia oleh investor asing.
• Menerapkan aturan yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara sektor keuangan dan sektor riil.
Saat ini berbagai konglomerat memegang saham besar di kedua sektor tersebut.
• Membangun Konstruksi dan Bank Infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
• Menetapkan Bank Petani khusus untuk mendukung para petani dan meningkatkan produksi pertanian.

Subianto-Rajasa:

• Bank-bank domestik atau lembaga keuangan harus memprioritaskan untuk memberikan kredit kepada petani, nelayan, Buruh, dan industri kecil dan menengah.
• Membentuk Bank Petani dan Nelayan untuk meningkatkan sektor pertanian dan perikanan.

2. Dibidang Sektor Infrastruktur.

Jokowi-Kalla:

• Membangun jalan baru sepanjang 2.000 km, 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, 10 zona industri baru serta 5.000 pasar tradisional baru. Selain itu, ilmu pengetahuan dan taman teknologi didirikan di daerah-daerah. Dengan mengurangi subsidi bahan bakar (menyelamatkan sekitar Rp 60 triliun), pasangan ini ingin membiayai pembangunan infrastruktur.
• Pendirian tersebut juga diikuti pendirian Konstruksi dan Infrastruktur Bank untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
• Pemerintah akan membangun perumahan khusus bagi pekerja di dalam maupun diluar sekitar kawasan industri.

Subianto-Rajasa:

• Mengalokasikan Rp 1.400 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, membangun 3.000 kilometer jalan baru, 4.000 kilometer dari kereta api baru, serta bandara baru dan pelabuhan.
• Membangun 15 juta rumah baru dan 2000 flat baru untuk masyarakat kelas bawah di Indonesia.

3. Dibidang Sektor Pertanian

Jokowi-Kalla:

• Reformasi Agraria; mendistribusikan sembilan juta hektar lahan, membuka satu juta hektar sawah baru di luar Jawa dan meningkatkan irigasi di tiga juta hektar sawah.
• Bisa mandiri di bidang pertanian, sehingga bisa mengurangi impor beras.
• Menetapkan Bank Petani tersebut 'untuk mendukung para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Subianto-Rajasa:

• Memberikan dua juta hektar lahan pertanian baru yang akan menyerap 12 juta tenaga kerja.
• Mengalokasikan dana 10 triliun untuk penelitian tentang pertanian dan perikanan.
• Menetapkan Bank Petani dan Nelayan untuk meningkatkan penghasilan.
• Menjadi mandiri di bidang pertanian.
• merubah 16 juta hektar hutan yang gundul menjadi lahan pertanian produktif (sepuluh juta hektar untuk biofuel dan enam juta untuk komoditas pangan), meningkatkan infrastruktur irigasi untuk lahan seluas 1,16 juta hektar, dan membuka dua juta hektar lahan baru untuk produksi beras, jagung, kedelai, tebu dan tanaman lainnya.

4. Dibidang Sektor Energi.

Jokowi-Kalla:

• Merevisi UU Minyak & Gas dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ini, mendukung produksi minyak, meningkatkan peran energi yang terbarukan (energi panas bumi khususnya), membatasi konsumsi minyak (menggantinya dengan gas di sektor transportasi), meningkatkan Tingkat elektrifikasi sampai 100 persen, meningkatkan jumlah penambang dalam negeri, renegosiasi kontrak pertambangan dalam rangka untuk memiliki pembagian keuntungan yang lebih adil antara pemerintah dan perusahaan (baik domestik maupun asing).
• Mendukung larangan ekspor bijih mineral yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014.

Subianto-Rajasa:

• Merevisi UU Minyak & Gas; renegosiasi kontrak pertambangan dalam rangka untuk membuat mereka lebih adil bagi Indonesia; ketika kontrak pertambangan antara Indonesia dan pihak asing berakhir, kontrak baru harus dialokasikan untuk perusahaan domestik; meningkatkan pengembangan industri hilir serta peran energi panas bumi.
• Indonesia harus mempertimbangkan penggunaan tenaga nuklir dalam 30 sampai 50 tahun mendatang.
• Mendukung larangan ekspor bijih mineral yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014.

5. Dibidang Sektor Subsidi BBM.

Jokowi-Kalla:

• Mengurangi subsidi BBM yang mahal secara bertahap selama 4 sampai 5 tahun ke depan dengan meningkatkan harga bahan bakar sekitar Rp 1.500 per tahun. Ini akan menghemat Rp 60 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Subianto-Rajasa:

• Mempertahankan subsidi BBM saat ini tetapi pastikan bahwa orang kaya tidak akan mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut, melalui penggunaan pajak baru untuk orang kaya yang memiliki mobil, meningkatkan program konversi dari bahan bakar ke gas dan energi terbarukan.

5. Dibidang Sektor Umum.

Jokowi-Kalla:

• Mnghapus outsourcing di perusahaan milik pemerintah.
• Meningkatkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi pekerja.
• Pendidikan gratis bagi anak-anak usia 12 tahun.
• Meningkatkan Tagihan Pajak (dengan rasio pajak dari 16 persen)..
• Mengurangi utang publik..
• mengurangi angka kemiskinan menjadi 5-6 persen pada tahun 2019..
• Meningkatkan birokrasi yang lebih efisien.

Subianto-Rajasa:

• Meningkatkan Pendapatan per kapita Kenaikan dari Rp 35 juta menjadi Rp 60 juta per tahun.
• Meningkatkan Pertumbuhan Foster PDB antara 7 dan 10 persen.
• Memerangi kesenjangan ekonomi dengan mengurangi rasio ke 0,31 dari 0,41 saat ini.
• Buat dua juta pekerjaan baru per tahun.
• Meningkatkan upah bagi guru.
• Mengalokasikan Rp 1 miliar untuk setiap desa.
• Meningkatkan tax ratio menjadi 16 persen.
• Mengurangi hutang untuk publik.
• Turunkan defisit anggaran satu persen dari PDB.
• Pendidikan gratis bagi anak-anak usia 12 tahun.