Info
| -
Daftar | Masuk | Anggota
Berita Utama
Mekanisme Pembelian:
  1. Pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan anda.
  2. Pemesanan bisa melalui SMS, email, dan message Facebook serta cantumkan Nomor HP/Telp anda.
  3. Kami melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia
  4. Untuk pengiriman menggunakan JNE, TIKI, POS.
  5. Pembayaran melalui transfer Bank, Rekening akan diberitahukan via telpon

Selamat berbelanja !!!

Mekanisme Pembayaran:
  1. Saya akan menghubungi anda, Setelah saya memastikan bahwa Anda sungguh-sungguh membeli game saya.
  2. Pembayaran lewat transfer Bank, Rekening akan diberitahukan via telpon
  3. Barang dikirim setelah anda mentranfer uang sejumlah harga barang beserta ongkos pengiriman
  4. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali rusak atau ada kesalahan spesifikasi.
Terimakasih atas kepercayaan anda memilih produk saya
Berita Pilihan

Bolehkah Selain Polantas Melakukan Penilangan?

Pengertian Tilang

Bahwa yang dimaksud dengan Tilang (Bukti Pelanggaran) adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

Surat tilang diterbitkan sebagai pelaksanaan dari pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari pertanyaan Anda, kami menyimpulkan bahwa yang Anda maksud dengan “melakukan tilang kendaraan” bukanlah tilang sebagaimana pengertian di atas yaitu alat bukti, melainkan rangkaian pemeriksaan dan penindakan tindak pidana pelanggaran di jalan yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Rangkaian ini dikenal dengan istilah penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yakni serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

b. laporan; dan/atau

c. rekaman peralatan elektronik.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ini dilakukan oleh

a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan tersebut meliputi pemeriksaan:

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

c. fisik Kendaraan Bermotor;

d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau

e. izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tersebut dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.[7] Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan di atas dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbeda dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidentil terkait pemeriksaan dalam huruf b sampai dengan huruf di atas.[9] Itupun dalam melakukan pemeriksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam melakukan pemeriksaan, baik petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil memang berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi bagaimana dengan penindakan?

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diatur secara eksplisit mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.[12] Sedangkan kewenangan tersebut tidak ditemui dalam kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Walaupun demikian, jika merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas bahwa penindakan dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan penindakan juga terlihat dalam kewenangannya yang telah diatur sebagai berikut:

1. Mengisi blanko tilang

2. Menandatangani surat tilang untuk kepentingan:

a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Pengadilan Negeri setempat;

d. Kejaksaan Negeri setempat; dan

e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Menindak Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik dengan menerbitkan Surat Tilang.

Jadi, baik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

www.hukumonline.com

Kecelakaan Lalu Lintas: Damai Aja Yuk?!?

Seringkali dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera pada korban maupun yang menyebabkan kematian, antara para pihak diadakan perdamaian walaupun atas kecelakaan tersebut telah dilakukan penyidikan. Pihak yang menabrak pun telah memberikan ganti rugi kepada pihak yang ditabrak dan mengganti segala biaya-biaya yang dikeluarkan korban.

Apakah perdamaian tersebut kemudian menghilangkan tuntutan pidana terhadap si pengemudi yang menyebabkan kecelakaan?

Pada dasarnya setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku jika (Pasal 234 ayat [1] jo. ayat [3] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – “UU LLAJ”):

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;

2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau

3. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Apakah jika pengemudi bertanggung jawab dan berdamai dengan korban, polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita merujuk pada ketentuan dalam Pasal 235 UU LLAJ:

(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Melihat pada Pasal 235 UU LLAJ tersebut jelas bahwa jika kecelakaan tersebut mengakibatkan korban cedera maupun meninggal dunia, segala bantuan atau biaya pengobatan yang diberikan oleh pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadapnya.

Sebagai informasi, sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas bermacam-macam bergantung dari akibat kecelakaan tersebut. berikut rinciannya: (lihat Pasal 310 UU LLAJ).

Pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sumber = hukumpedia

Bisakah Mempidanakan Pencuri Jika Barang Curian Sudah Tidak Ada?

Sering terjadi di masyarakat masalah pencurian kelas kecil yang dilakukan oleh preman kampung, misalnya mencuri ayam, mencuri buah-buahan, dan lain-lain. Sementara barang buktinya sudah tidak ada lagi karena sudah dijual atau dimakan, yang ada hanya saksi dan pengakuan dari pelaku.

Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencurian tersebut bermacam-macam bergantung dari apa yang dicuri, berapa harga barang yang dicuri, serta cara yang dilakukan untuk melakukan pencurian.

Kemudian mengenai barang bukti yang sudah tidak ada, yang ada hanya saksi dan pengakuan dari terdakwa, perlu diketahui bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah alat bukti.

Untuk dapat membuktikan pelaku bersalah atau tidak, dibutuhkan keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, pelaku pencurian itu dapat dipidana berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan pelaku tersebut.

Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara.

Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249) menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemennya sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Apabila semua elemen-elemen di atas terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,-

Sebagai informasi, ancaman pidana berupa denda sebesar Rp 900,- yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”):

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp. 900.000,-

Pencurian Ringan

Jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 3 Perma 2/2012. Mengenai pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900.

Sebagai catatan, mengenai harga barang dan besar pidana denda telah disesuaikan berdasarkan Perma 2/2012, yaitu harga barang tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besarnya pidana denda adalah Rp. 900.000,-

Terkait pasal ini, R. Soesilo (hal. 253-253), sebagaimana telah disesuaikan dengan Perma 2/2012, menjelaskan bahwa ini dinamakan pencurian ringan yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362) asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,-

b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 2.500.000,- dan

c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya (Pasal 363 sub 5 KUHP) jika:

1. Harga tidak lebih dari Rp 2.500.000,- dan

2. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Akan tetapi, meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- beberapa pencurian di bawah ini tidak dikatakan sebagai pencurian ringan apabila:

a. Pencurian hewan (yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP);

b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain;

c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada di situ tidak dengan setahunya atau kemauan orang yang berhak; dan

d. Pencurian dengan kekerasan.

Pencurian Hewan (Pencurian dengan Pemberatan)

Pencurian hewan memang termasuk dalam ketentuan Pasal 362 KUHP di atas. Akan tetapi, bagi pencurian hewan tertentu, dapat dianggap sebagai “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian hewan;

2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

R. Soesilo (hal. 251) menjelaskan bahwa yang dimaksud “hewan” di sini adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan “hewan” (sebagaimana dimaksud di sini) karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa harus dilihat lagi apa yang dicuri dan berapa harga barang yang dicuri tersebut. Jika yang dicuri adalah hewan memamah biak, berkuku satu, atau babi, maka terkena Pasal 363 KUHP. Jika yang dicuri ayam dan harganya lebih dari Rp. 2.500.000,- maka dipidana dengan Pasal 362 KUHP. Akan tetapi jika yang dicuri harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka dipidana dengan Pasal 364 KUHP.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Flora Dianti, S.H., M.H. dari DPC AAI Jakarta Pusat dalam artikel yang berjudul Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

Berdasarkan keterangan Anda, dalam pencurian tersebut barang bukti sudah hilang, yang ada hanyalah saksi dan pengakuan dari pelaku. Saksi dan pengakuan dari pelaku merupakan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Contoh Kasus Kami menemukan contoh kasus pencurian ayam, namun tindak pidana pencurian ini tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh dua orang dan dengan merusak sesuatu untuk masuk ke tempat dilakukannya pencurian, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207 / Pid.B / 2011 /PN.Blt. Dalam kasus ini terdakwa dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada malam hari mencuri 11 ekor ayam yang berada di kandang milik korban, yang dilakukannya dengan dua orang lainnya, dengan cara menerobos pagar bamboo.

Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 hari berdasarkan pada alat bukti yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yang membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian ayam, serta keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya atas pencurian ayam tersebut.

Sebagai contoh pencurian hewan lain dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No: 327/Pid.B/2012/PN.LMJ. Ini merupakan kasus pencurian hewan yaitu kambing. Pencurian ini dilakukan terdakwa secara diam-diam di malam hari di halaman belakang rumah korban. Kambing diambil dari kandang milik korban. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 dan 3 KUHP. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Bedasarkan hal tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Sumber = www.hukumonline.com

Hukumnya Berbohong dan Menyebar Fitnah di Medsos

Pesan yang disampaikan melalui BBM dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Pasal 1 angka 1 UU ITE:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU ITE:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik. Yang dimaksud dengan memfitnah adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan yang dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik.

Pencemaran nama baik ini diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Sumber = www.hukumonline.com

Merasa Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan

1. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum, bahkan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan perkara, misalnya untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (lihat Pasal 60 jo Pasal 61 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo Pasal 37 PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (“PP 58/1999”)).

Bila, teman Anda tidak diberikan haknya untuk menerima kunjungan dari keluarganya, hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini, teman Anda dapat menyampaikan keluhan pada Komisi Kepolisian Nasional (lihat Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional).

2. Mengutip penjelasan PP 58/1999, dikatakan bahwa penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Setiap penahanan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penempatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas di tempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses peruntutan dan pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, tidak seharusnya tahanan dikenakan biaya atas penahanannya di kamar tahanan.

Terkait dengan adanya pungutan liar (pungli) ini, teman Anda berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas yang melakukan pungli ini kepada Kepala Rumah Tahanan (Rutan) tersebut baik secara lisan maupun tulisan (lihat Pasal 34 PP 58/1999).

3. Berdasarkan KUHAP dan PP 58/1999, hak-hak tahanan antara lain adalah:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Lebih jauh simak artikel Perbedaan Tersangka dan Terpidana.

Ditegaskan pula dalam Pasal 52 jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun agar mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya.

Wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dalam pemeriksaan. Sehingga, dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa setiap tersangka yang diperiksa polisi tidak boleh disiksa secara fisik maupun psikis, seperti diintimidasi atau ditakut-takuti.

Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 7/2006”) dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”).

Sebagaimana dijelaskan Direktur PBH Peradi Anggara dalam artikel jawabannya Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian?, dalam Perkap 7/2006, khususnya dalam Pasal 7 telah dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

(a) Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
(b) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
(c) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
(d) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
(e) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
(f) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
(g) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur; dan
(h) Merendahkan harkat dan martabat manusia

Pada Perkap 8/2009, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

(a) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
(b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
(c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
(d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
(e) korupsi dan menerima suap;
(f) menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
(g) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
(h) perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
(i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
(j) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

Terkait dengan pemeriksaan yang sarat tekanan dan paksaan ini, Mahkamah Agung pernah memutus bahwa keterangan yang diperoleh dengan paksaan dan tekanan ini menjadi tidak bernilai dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan yakni dalam Putusan MA Nomor 2588 K/PID.SUS/2010 Tahun 1970 dengan terdakwa Frengki di mana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) oleh terjadi penganiayaan dan ancaman dengan pistol oleh Penyidik.

Selain itu, MA juga pernah mengeluarkan Putusan di mana keterangan saksi yang diperoleh di bawah tekanan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan yaitu Putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Ket San alias Chong Ket.

www.hukumonline.com

Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran

Dalam hal seorang polisi melanggar kode etik profesi POLRI, prosedur pengajuan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut :

Prosedur Operasional Standar tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat dan Pendistribusiannya kepada Bagian Pelayanan dan Pengaduan


(Sumber: laman resmi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri [“Divpropam Polri”] www.propam.polri.go.id).

2. Dalam hal seorang polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan :

a. Tindak pidana umum
Polisi tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan, dalam proses peradilan pidananya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :
“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Maka, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

b. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian Polri antara lain:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi, dalam hal polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

www.hukumonline.com

Peringatan! Reaksi-Reaksi Setelah Meledaknya Samsung Galaxy Note 7

Beberapa hari yang lalu, belum seminggu deh kayaknya, dunia maya, diramaikan sama meledaknya samsung galaxy note 7 yang lagi di cas. dan kejadian ini gak cuma disatu negara aja, tapi kejadiannya hampir secara global terjadi dimana-mana.

Bagi para pengguna Galaxy Note 7, disarankan agar berhenti menggunakannya. Bahkan, Samsung telah secara resmi mengatakan hal tersebut kepada pengguna melalui sikap penarikan kembali produk baru yang digadang-gadang akan mengalami kesuksesan terbesar tahun ini untuk perusahaan.

Vendor asal Korea Selatan tersebut telah mengumumkan, terdapat 35 kasus yang terlampir secara global terkait masalah yang dialami Galaxy Note 7, yang akan segera diselidiki dan diinvestigasi secara mendalam untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada baterai bersertifikat tahan air tersebut.

Selama Samsung melakukan proses penyelidikan, gawai tersebut malah menjadi pertimbangan federasi penerbangan Amerika (FAA) untuk dilakukan pelarangan penerbangan menggunakan pesawat-pesawat AS. Hal demikian dilakukan FAA, karena baterai yang tersemat, buatan Samsung SDI, mudah mengalami ledakan semasa dilakukan pengisian daya.

Menyusul dengan hal itu, Samsung secara resmi membeberkan hasil penyelidikan yang dilakukan. "Berdasakan hasil dari investigasi kami, kita pelajari adanya masalah terkait dengan susunan sel baterai. Overheat yang dialami baterai dikarenakan adanya kontak anoda ke katoda, yang jarang sekali terjadi pada adanya proses eror pabrikan," dikutip Phone Arena, Kamis (8/9).

Meski banyak konsumen berharap adanya perubahan baterai yang lebih baik, perusahaan asal Negeri Gingseng tersebut belum memberikan terobosan perubahan baterai. Namun, jika ditilik pada gawai-gawai sebelumnya, ada baiknya Samsung menggunakan lagi baterai Li-ion yang telah terbukti cocok dengan produknya.

Hal itu dikarenakn, Lithium memiliki potensi elektronomikal yang tinggi, yang membuat kapasitas anoda lebih tinggi didalamnya. Meski di sisi lain, Lithium juga memiliki potensi reaktifitas yang tinggi dan rentan mengalami panas.

Ketika baterai mengalami overheat, sel-sel pada baterai terbuka, yang membuat kerusakan baterai di dalamnya lebih parah. Masalah itu sering disebut sebagai panas berlebih, yang membuat baterai mudah meledak. Panas berlebih bisa disebabkan karena arus listrik pendek atau cacat desain pada baterai.

Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”)

SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Sementara, Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.

SKCK digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:

a. menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta; dan
b. melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain:
1. pencalonan kepala desa;
2. pencalonan sekretaris desa;
3. pindah alamat; atau
4. melanjutkan sekolah.

Cara Memperoleh SKCK

Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara:

a. pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;
b. pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan
c. pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.

Bagi Anda yang Warga Negara Indonesia, persyaratan untuk memperoleh SKCK adalah sebagai berikut:

a. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
b. fotokopi kartu keluarga;
c. fotokopi akte lahir/kenal lahir;
d. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk:
1. SKCK 1 (satu) lembar;
2. arsip 1 (satu) lembar;
3. buku agenda 1 (satu) lembar;
4. Kartu Tik 1 (satu) lembar; dan
5. formulir sidik jari 2 (dua) lembar.

Prosedur Penerbitan SKCK

Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui:

a. pencatatan;

b. identifikasi;

c. penelitian;

d. koordinasi; dan

e. penerbitan.

Mengenai Anda yang pernah melakukan tindak pidana dan dipidana hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur “penelitian” dan “koordinasi”.

Penelitian, salah satunya, dilakukan terhadap data menyangkut pemohon SKCK pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.[7] Terkait data ini, dilakukan juga koordinasi internal antara Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Anda sebagai pemohon SKCK.[8] Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara secara berkala memperbarui data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.

Menjawab pertanyaan Anda, dari uraian kami di atas dapat diketahui bahwa “pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana” bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.

Jadi, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK.

www.hukumonline.com

Kasus Belum Dinyatakan P-21, Apakah Berarti Tersangka Dibebaskan?

P-21

merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Penjelasan lebih lanjut soal kode formulir dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana ini dapat Anda simak dalam artikel P-18, P-19, P-21, dan lain-lain.

Ini artinya, jika perkara belum dinyatakan P-21 (hasil penyidikan belum dinyatakan lengkap), maka perkara belum siap dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.

Dalam hal ini, tersangka itu tidak bisa dilepaskan dan dibebaskan dari segala proses hukum yang menjeratnya. Hal ini karena proses hukum tetap berjalan. Artinya, penyidikan tetap dilakukan.

Lain halnya jika terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan. Jika dilakukan penghentian penyidikan, seseorang tidak lagi menyandang statusnya sebagai tersangka.

Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan, dilakukan apabila:

a. tidak terdapat cukup bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
c. demi hukum, karena:
1. tersangka meninggal dunia;
2. perkara telah kadaluarsa;
3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Dibebaskan atau Dilepaskan

Mengenai “dibebaskan atau dilepaskan”, seseorang dapat dibebaskan atau dilepaskan dari jerat hukum tergantung pemeriksaan di pengadilan. Artinya, tetap harus melalui pemeriksaan di pengadilan. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur sebagai berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia

pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (“PP No. 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18). Lebih lanjut mengenai permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam perkawinan beda agama simak artikel Kawin Beda Agama Itu Kira-kira Bakal Munculin Permasalahan Apa Saja Ya?

Dalam hal ini karena Anda sebagai pihak laki-laki yang beragama Islam, dan dalam ajaran Islam masih diperbolehkan untuk menikah beda agama apabila pihak laki-laki yang beragama Islam dan pihak perempuan beragama lain. Namun, dalam ajaran Katolik yang dianut oleh pasangan Anda pada prinsipnya dilarang adanya perkawinan beda agama.

Akan tetapi, pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1. meminta penetapan pengadilan,

2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,

3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan

4. menikah di luar negeri.

Lebih lanjut simak artikel Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

Dalam artikel Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, kita juga ketahui bahwa benar ada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini apabila Anda berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di KCS, maka berdasarkan pada putusan MA tersebut Anda dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan Anda dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan Anda adalah sah menurut hukum. Lebih jauh mengenai isi putusan MA tersebut silahkan unduh di sini.

Sumber = www.hukumonline.com

Berita Sebelumnya

 

Wisata

Otomotif

Fashion

Politik

Teknologi

Mancanegara

Bisnis

Dunia kerja

MKN

Game

Entertainmen

Kriminal

Blog punya © 2014 info-gamepc
Desain Modification by Ahmad Safei