Prabowo Cuek Adanya Pernyataan Wiranto

Jakarta - Calon Presiden dan mantan komandan pasukan khusus Prabowo Subianto menolak untuk menanggapi klaim yang dikeluarkan mantan panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto yang muncul ditelevisi pada hari Kamis yang mengatakan bahwa Prabowo dipecat dari militer karena memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 dan 1998, ditambahkan juga bahwa tindakan penculikan tersebut atas inisiatif Prabowo sendiri.

"Tidak perlu saya tanggapi, saya tidak perlu meresponnya," Ujar Prabowo yang merupakan ketua Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), "Biarkan masyarakat yang menilai sendiri."

Prabowo menolak menjawab pertanyaan dari wartawan, bahkan beliau mengatakan bahwa Indonesia akan memberikan jawabannya pada tanggal 9 Juli, disaat nanti hari pemilihan presiden.

"Tidak ada instruksi dari pemimpin militer waktu itu, untuk melakukan penculikan para aktivis yang protes, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, Demekian dikatakan Wiranto pada hari Kamis.

Wiranto adalah ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan ia mendukung lawan Prabowo, Joko Widodo, untuk menjadi presiden berikutnya Indonesia.

Tindakan Prabowo selama berakhirnya era Suharto, bagian diskusi panjang dari ambisi politik para kandidat, telah muncul beberapa pekan terakhir ini akibat munculnya penerbitan surat pemberhentian oleh para petinggi militer pada tahun 1998, yang merekomendasikan pemecatan Prabowo dari dinas TNI.

Wiranto menolak mengatakan apakah Prabowo diberhentikan secara terhormat atau tidak hormat, tapi ia mengisyaratkan bahwa pemecatan Prabowo dengan cara tidak terhormat. Anggota TNI yng diberhentikan secara terhormat ada beberapa sebab diantaranya, karena sudah waktunya pensiun, penyakit kronis atau cacat permanen, katanya.

Haris Azhar, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan bahwa pernyataan Wiranto sudah cukup bukti bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pencalonan Prabowo sebagai calon presiden.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah diungkapkan oleh Wiranto, KPU harus mampu men-diskualifikasikan pencalonan Prabowo dari pemilu presiden sampai kita mendapatkan prosedur hukum yang jelas, karena jika Prabowo sampai menjadi presiden, prosedur hukum dapat dibelokkan dan dikendalikan oleh seorang presiden," katanya. "Jika [Presiden] Susilo Bambang Yudhoyono terus diam seperti ini, kita bisa menduga bahwa ia akan menjadi bagian dari rezim Prabowo Subianto , kita melihat fakta bahwa banyak politisi partai Demokrat secara terbuka mendukung Prabowo."

Yudhoyono telah menerangkan ke publik bahwa anggota Partai Demokrat tetap netral. Johannes Suryo Prabowo, anggota tim sukses Prabowo, mendesak masyarakat untuk tidak mempercayai ucapan Wiranto, Dia menyebutnya Wiranto seorang yang oportunis yang menggunakan kata-kata 'Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menyerang karir politik Prabowo.

Mantan Kepala Kostrad (Kostrad) Kivlan Zen, yang bertugas di bawah Prabowo, meminta Wiranto untuk meminta maaf secara terbuka tentang kasus bocornya dokumen pemecatan Prabowo.