Situasi Politik Indonesia

info-gamepc.blogspot.com - Sistem politik Indonesia adalah demokrasi konstitusional, Sistem saat ini adalah hasil dari berbagai perubahan konstitusi setelah jatuhnya Pemerintahan otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998. Presiden sekarang dipilih setiap lima tahun dalam pemilihan umum (sampai tahun 2004 presiden dipilih oleh MPR). Badan legislatif terdiri dari dua badan : Dewan Perwakilan Rakyat (DP ) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga konstitusional tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari DPR dan DPD. MPR adalah kedudukannya lebih tinggi disusul Parlemen dan Mahkamah Konstitusi.

Proses jalannya politik pasca-kemerdekaan didominasi oleh Presiden Soekarno (1949-1966) dan Soeharto (1967-1998). Masa pemerintahan Soekarno ditandai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan penurunan sistem demokrasi parlementer pertama di Indonesia. Kepemimpinan Soekarno berakhir dalam kudeta bersenjata pada bulan September 1965 di mana Mayor Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan secara resmi menduduki kursi Kepresidenan bulan Maret 1967.

Pemerintahan Presiden Soeharto 1967-98 ditandai dengan pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan hubungan erat dengan dunia Barat. Bagaimanapun juga, itu dirusak oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemerintahan otoriter terpusat, dan meningkatnya keterlibatan militer dalam politik dan bisnis. Tahun-tahun terakhir era Soeharto ditandai oleh meningkatnya kekecewaan publik dan meningkatnya protes-protes jalanan, didorong oleh krisis parah dari krisis keuangan Asia tahun 1997 dan jatuhnya nilai rupiah. Setelah kehilangan dukungan publik, militer dan dukungan Kabinet, presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden, BJ Habibie, yang mencoba memenuhi harapan publik dengan memperkenalkan reformasi politik, dan yang paling penting adalah pemilihan anggota parlemen benar-benar terbuka dan pluralistik yang diadakan pada bulan Juni 1999. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memilih pemimpin Muslim moderat Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pada akhir tahun 1999. Selama pemerintahannya hanya membuat kemajuan yang terbatas dalam mengatasi masalah jangka panjang yang dihadapi oleh Indonesia. Pada bulan Juli 2001, MPR secara aklamasi mencabut mandat Presiden Wahid dan menggantinya dengan Wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

Selama masa pemerintahan Presiden Megawati, indikator ekonomi makro membaik, meskipun investasi langsung dari pihak asing (FDI) masih lamban dan pengangguran sangat tinggi) serta meningkatnya stabilitas politik, Selama Pemerintahnya, Beliaulah yang pertama menerapkan mekanisme pemilihan Presiden. Di babak pemilu pada tanggal 20 September 2004, Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan suara pemilu dengan hasil 61% sedangkan Megawati 39%.

Presiden Yudhoyono saat ini menghadapi tantangan serupa dengan yang dihadapi para pendahulunya di era pasca pemerintahan Soeharto, Kemampuan untuk mengatasi korupsi, Penanaman modal asing yang tidak memadai, pengangguran atau setengah pengangguran dan reformasi hukum merupakan prioritas dipemerintahannya. Sebuah prestasi yang patut diacungi jempol 10 adalah ditandatanganinya kesepakatan damai dan pemilu damai di Aceh yang serta merta mengakhiri konflik bersenjata. Yudhoyono juga telah menunjukkan bahwa ia menempatkan pentingnya pada konsolidasi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat. Militer (TNI) tetap menjadi pemain berpengaruh di Indonesia terutama sebagai akibat dari struktur komando teritorial, meskipun tidak lagi memiliki peran langsung dalam urusan politik, setelah kehilangan jatah kursi di parlemen akhir Oktober 2004.