Quick Count Versi Puskaptis Asal-Asalan

Jakarta - Perhimpunan Indonesia untuk Opini Publik (Persepi) menyatakan bahwa Pengembangan dan Kebijakan Research Center (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) adalah lembaga survei yang tidak akuntabel karena mereka menolak untuk mengungkapkan metode penelitian quick count mereka.

Organisasi ini mengatakan yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah memenangkan perolehan suara terbanyak lalu yang akhirnya diketahui bahwa lembaga survey tersebut telah melanggar etika dengan tidak bertanggung jawab dengan hasil pengumuman quick-countnya kepada publik.

"Kasus ini bukan masalah apakah atau benar tidaknya hasil quick countnya yang tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya yang seperti di Komisi Pemilihan Umum tetapi masalah ini berkaitan dengan penolakan mereka untuk membuka data mereka kepada publik," Demekian dikatakan Kepala Dewan Etika Persepi Hari Wijayanto saat konferensi pers pada hari Rabu.

Kedua lembaga survei tersebut telah dipecat dari asosiasi.

Seorang ahli statistik di Institut Pertanian Bogor (IPB), menjelaskan bahwa baik Puskaptis maupun JSI telah memenuhi perintah audit yang dikeluarkan oleh Persepi, yang bertujuan untuk menguji secara sistematik data dan metodologi yang digunakan oleh anggota lembaga survei yang telah merilis quick-count pada pemilihan presiden.

Tujuh dari anggota lembaga survei itu, menurut Persepi merupakan lembaga survey yang ankuntabel yang disebut memenangkan Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla, sementara JSI dan Puskaptis lembaga survey yang memenangkan Prabowo-Hatta, karena disinyalir mempunyai rasa suka pada pasangan Prabowo-Hatta.

Tujuh lembaga survei mendukung Jokowi telah diaudit dan hasilnya telah dinyatakan valid.

Menurut Hari, bukannya mematuhi permintaan untuk diaudit, malahan JSI dan Puskaptis mengirimkan surat pengunduran diri mereka dari anggota Persepi.

"Puskaptis menyatakan bahwa audit harus dilakukan setelah pengumuman resmi oleh KPU dan itu harus transparan. Puskaptis menurut Persepi tidak transparan, "kata Hari. Hal ini bertentangan dengan direktur eksekutif Puskaptis Husin Yazid, yang sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk audit untuk memastikan bahwa pemungutan suara tersebut akuntabel.

Puskaptis dan JSI menyatakan bahwa Prabowo-Hatta mengalahkan Jokowi-Kalla sebanyak 6 persen tapi hasil mereka disambut dengan pesimis publik karena track record mereka sangat jelek.

Selain Puskaptis dan JSI, lembaga survei lain yang juga merilis hasil quick-count mereka yang mendukung Prabowo-Hatta termasuk Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Pusat Penelitian Indonesia (IRC), tetapi mereka tidak terikat audit Persepi karena mereka bukan anggota asosiasi.

Persepi telah memvalidasi tujuh lembaga survei yang disebut telah mehasilkan quick countnya yang memenangkan Jokowi-JK disaat mereka telah melaporkan datanya dan sudah memenuhi standar. Lembaga surbey tersebut adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Cyrus Network, Populi Center dan Pol-Tracking Institute.

SMRC misalnya menggunakan 4.000 sampel sementara LSI mengumpulkan data dari 2.000 TPS. Puskaptis sebelumnya mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa mereka hanya mengumpulkan data dari 1.250 stasiun.

Anggota dewan etika Hamdi Muluk, seorang analis politik dari Universitas Indonesia (UI), mengatakan dewan akan meneruskan hasil investigasinya kepada KPU untuk dipertimbangan lebih lanjut.

"Kita perlu mendirikan sebuah dewan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat dari daerah serta pemilihan umum nasional. Kebingungan yang disebabkan oleh surveyor telah merusak kredibilitas lembaga survei lainnya, "kata Hamdi.

Pada tahun 2009, Persepi juga telah meneliti lembaga survei, Lembaga Riset Indonesia (LRI) diduga melakukan manipulasi penghitungan cepat, pada waktu itu LRI meramalkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat hanya akan mendapatkan 33 persen suara, diikuti oleh Kalla Partai Golkar dengan 29 persen dan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 20 persen. Namun Yudhoyono sebenarnya mengumpulkan 60,8 persen suara, menang dalam satu putaran. akhirnya lembaga survey LRI dilarang.