Indonesia Mewaspadai Penyusupan ISIS

Jakarta - Bangsa Indonesia harus mewaspadai adanya penyusupan Negara Islam Irak dan ideologi Suriah (ISIS), yang dapat menyebabkan disintegrasi, konflik, dan ketidakharmonisan di dalam negeri.

Berbagai pihak juga telah menyerukan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran pengaruh ISIS yang baru-baru ini muncul di YouTube. Melalui video berdurasi 7:32 menit, para aktivis ISIS telah menawarkan kesempatan bagi orang Indonesia untuk bergabung dalam mengembangkan "Daulah Islamiyah" (negara Islam).

"Sebagai seorang Muslim, saya serukan kepada seluruh umat Islam Indonesia agar tidak membiarkan diri mereka terprovokasi oleh propaganda ISIS, yang telah masuk ke Indonesia," Kata mantan ketua Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi dalam sebuah pernyataan tertulis, Minggu.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk wilayah Kalimantan Tengah telah mengeluarkan peringatan kemungkinan adanya penyusupan oleh anggota ISIS. "Kita perlu waspada, karena ideologi ISIS tidak boleh masuk ke wilayah kami," kata Sekretaris MUI untuk Kalimantan Tengah H Syamsuri Yusuf.

Ideologi ISIS berlawanan dengan ideologi Pancasila dan juga memiliki jejak rekam radikal yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam perjuangan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menekankan bahwa ideologih ISIS tidak harus masuk Indonesia, karena bisa menciptakan disintegrasi dan konflik di kalangan masyarakat.

"Ini adalah masalah serius. Seharusnya tidak ada ruang bagi ISIS ada di Indonesia," kata Panglima TNI pada pertemuan pasca puasa di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Dia mengatakan, kehadiran ISIS di Indonesia akan menimbulkan ancaman "Gangguan akan muncul jika ideologi ISIS berkembang di negara ini. Bangsa ini bisa hancur," kata Panglima TNI.

Oleh karena itu, mantan pemimpin NU Hasyim Muzadi meminta seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terprovokasi, apalagi bergabung dan mendukung gerakan tersebut. Ia mengatakan kepada umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, tidak boleh mendukung ISIS dan menghindari masalah yang bisa berakibat perpecahan diantara sesama muslim.

"ISIS adalah fenomena Islam baru yang ada di Timur Tengah, yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia," kata Hasyim Muzadi.

Mantan ketua NU, mengatakan, Indonesia harus berhati-hati karena sejak era reformasi, benih atau embrio radikalisme telah ditanam di dalam negeri, baik melalui organisasi massa, atau melalui media teror.

"Saya percaya jika embrio ini dibudidayakan dengan campuran ISIS serta munculnya keretakan setelah pemilihan presiden, itu akan membantu memelihara transnasional gerakan radikalisme, yang akan membahayakan keselamatan umat Islam Indonesia dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia , "tegasnya.

Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPB) menyatakan bahwa siapa saja warga negara yang mendukung ISIS akan menghadapi tuduhan kriminal,sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hal ini mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikal dan teroris termasuk ISIS merupakan ancaman serius bagi Indonesia, dan dalam pandangan itu, telah meminta semua elemen masyarakat untuk selalu mewaspadai kemungkinan adanya ideologi radikal seperti ISIS.

Menurut Hasyim Muzadi, umat Islam Indonesia sebaiknya mengikuti ideologi Islam yang dianut Indonesia, daripada mengikuti orang-orang yang mengklaim sebagai orang yang paling Islam, tapi membenarkan kekerasan demi kelompok mereka.

"Nabi tidak pernah mengajarkan umat Islam untuk menghalalkan segala cara. Dalam sejarah Islam, ini mirip dengan" Khawarij "Group, yang memegang prinsip bahwa mereka diizinkan untuk menghancurkan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka," kata mantan pemimpin NU.

Oleh karena itu, untuk mencegah orang dari pengaruh ideologi ISIS, pemerintah Indonesia telah didesak untuk memblokir akses internet video ISIS dalam upaya untuk mencegah penyebaran terorisme dan propaganda kekerasan agama di negara ini.

"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk memblokir video ISIS. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring saat ini belum mengambil tindakan yang diperlukan sejak munculnya video yang diupload di YouTube yang menawarkan kesempatan untuk bergabung dengan gerakan ISIS," Ujar Helmy Fauzi Komisi I DPR urusan luar negeri.

Helmy mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah aksi teror, misalnya, dengan memantau aktivitas account Internet, website, dan video yang dapat digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok radikal dan teroris.

"Tindakan harus diambil terhadap website atau saluran media sosial yang menyalahgunakan internet dan membahayakan kepentingan nasional. Tindakan ini perlu diambil tanpa menunggu keluhan atau keberatan dari pihak lain," katanya.

Sebelumnya, Ismail Cawidu, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan pihaknya tidak bisa memblokir video ISIS karena langkah ini pertama mendapat keluhan dari lembaga lain.

Menurut Ismail, beberapa kementerian dan lembaga yang relevan saja yang boleh memiliki hak untuk mengajukan keluhan, termasuk Kementerian Luar Negeri; kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri komunikasi dan informatika harus memiliki kepekaan dalam mengantisipasi penyalahgunaan media sosial atau jaringan cyber dengan kelompok-kelompok teror. "Berjuang melawan terorisme membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk salh satunya langkah-langkah proaktif yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata legislator.

Dia mengatakan keterlibatan negara di dunia cyber adalah sangat penting untuk mempertahankan kepentingan nasional. "Keterlibatan negara di dunia cyber atau jaringan media sosial tidak dimaksudkan untuk membatasi praktek demokrasi tapi untuk mencegah penyebaran kebencian dan propaganda, yang dapat merugikan kepentingan bangsa," Helmy menegaskan.