Jokowi : Kabinetnya Terbuka Untuk Siapa Saja

Jokowi, presiden terpilih

Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo "Jokowi" mengatakan bahwa kursi menteri di Kabinet mendatang terbuka bagi siapa saja, termasuk anggota partai politik di luar koalisinya.

Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa pertimbangan yang paling penting bagi calon menteri adalah profesionalisme dan kompetensi, bukan pihak yang mempunyai hubungan koalisi.

Dia menambahkan bahwa ia belum mendiskusikan nama-nama menteri tertentu untuk kabinet dipemerintahannya dan tidak akan memulai diskusi tentang penyusunan menteri sampai bulan September.

"Kami tidak akan membahas sampai pertengahan September. Untuk saat ini, kita akan berbicara tentang tugas dan kebijakan dari kementerian dulu, "katanya di kantor tim transisinya di Menteng, Jakarta Pusat.

eksekutif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan bahwa Jokowi tidak akan menunjuk politisi dikabinetnya sehingga pertimbangan partai politik tidak akan menghambat program pemerintah.

Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden 9 Juli lalu, memenangkan 53,15 persen dari 133 juta suara.

Meskipun Jokowi telah menjadi terdepan dalam jajak pendapat sebelum pemilu, pencalonan presiden hanya didukung oleh empat partai politik, PDI-P, pemimpin koalisi; Partai NasDem; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan Partai Hanura.

Jokowi mengatakan ia telah menolak partai-partai politik lainnya karena ia tidak ingin terlibat dalam politik transaksional, seperti menjanjikan kursi kabinet untuk koalisinya.

Andi Widjajanto, anggota tim transisi, mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk 13 unit kerja untuk merencanakan struktur dan program pemerintahan Jokowi.

Salah satu dari 13 unit bertugas merancang Kabinet dan dan dilaporkan langsung kepada Jokowi dan Kalla.

Andi menggarisbawahi bahwa unit penataan Kabinet tidak akan berbicara tentang calon menteri tertentu, tetapi hanya merumuskan struktur yang paling efektif untuk Kabinet untuk mendukung presiden dan wakil presiden.

"Pekerjaan di unit kerja 'adalah untuk membahas rincian teknis bukan aspek politik. Kewenangan untuk memilih menteri adalah hak prerogatif Jokowi dan Kalla, "katanya.

Andi menambahkan bahwa tim transisi tidak akan mengungkapkan nama-nama anggota unit yang bekerja kepada masyarakat sebelum mereka menyerahkan hasil kerja mereka kepada Jokowi dan Kalla.

Dia mengatakan kemungkinan ada perampingan kabinet juga dari pemerintahan berikutnya.

Sejumlah partai politik telah menyarankan bahwa Jokowi harus mempertimbangkan semuanya dalam membentuk Kabinet yang lebih kecil untuk pemerintahan yang lebih efektif.

Saat ini Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 34 menteri, beberapa di antaranya memiliki deputi.

Andi mengatakan bahwa Kabinet struktur kelompok kerja mulai bertugas dan dijadwalkan menyampaikan hasil kerjanya ke Jokowi dan Kalla pada 15 September.

Menurut Andi, eksekutif dari sejumlah pihak telah mengunjungi tim transisi untuk menyumbangkan ide-ide mereka ke kelompok kerja.

Andi menambahkan bahwa Puan Maharani, pemimpin faksi PDI-P di DPR, juga telah bertemu dengan pemimpin tim transisi Rini Mariani Soemarno Soewandi untuk berkoordinasi dalam mengkonsolidasikan dengan Fraksi PDI-P di DPR.

"Puan datang dan bertanya apa yang bisa dilakukan anggota parlemen PDI-P untuk membantu mereka," kata Andi.