Komnas Perempuan Serukan Penyelidikan Penuh

Papua -Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menyerukan penyelidikan menyeluruh dan pencegahan kekerasan lainnya di Lanny Jaya Kabupaten Papua dan menyerukan untuk segera dihentikannya pendekatan keamanan yang berlebihan.

"Komnas Perempuan menyesalkan terjadinya kekerasan bersenjata antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan, yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan pengungsi di Kabupaten Lanny Jaya," kata Komisi Nasional dalam keterangan pers di Jakarta.

Komisi Nasional mendesak semua pihak, baik personil sipil dan polisi bersenjata untuk menahan diri, agar menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata, memprioritaskan cara-cara non-kekerasan persuasif dan dialog untuk menyelesaikan masalah dan konflik.

Dalam menyelidiki masalah ini, Komisi telah meminta polisi untuk tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani kelompok bersenjata, ditakutkan jika penggunaan keamanan yang berlebihan dapat meningkatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Lanny Jaya yang mengarah pada pengungsian massal.

"Komisi juga menuntut pemerintah Provinsi Papua dan Lanny Jaya Kabupaten setempat untuk memastikan tidak terulang lagi dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan konflik bersenjata, serta bisa menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari mereka," kata komisi .

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka, menjamin perlindungan hak-hak warga termasuk mereka yang mengungsi dengan kepemilikan properti mereka seperti tanah, rumah, kebun, dan ternak.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melibatkan tokoh masyarakat dan pekerja hak asasi manusia setempat dalam menangani kasus-kasus kekerasan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk menciptakan perdamaian sejati di wilayah Lanny Jaya, ditambahkan Komnas Perempuan.

Komisi juga mendorong tokoh masyarakat dan pekerja hak asasi manusia lokal untuk terus memainkan peran yang lebih dominan dalam membantu dan melindungi masyarakat, terus bekerja dengan berbagai kepentingan, terutama pemerintah daerah, dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adil, kehidupan yang damai dan sejahtera bagi rakyat setempat.