TKI Nasibmu Diperas, Di Negeri Sendiri

Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan inspeksi kejutan di departemen pelayanan publik lainnya menyusul keberhasilannya mengungkap praktek korupsi di dua pelayanan publik baru-baru ini.

"Kasus Korupsi besar telah ditemukan, dan pemeriksaan telah dilakukan demi kepentingan nasional. Beberapa layanan belum kita sentuh. Kita sekarang sedang mengevaluasi program dan akan menggunakan strategi penegakan lembut," kata wakil kepala KPK Komisaris Bambang Widjojanto di Jakarta.

KPK bersama dengan Satuan Kerja Presiden untuk bidang Pengawasan Pembangunan (UKP4) dan Badan Reserse Kepolisian Kejahatan Nasional, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada tangal 26 Juli lalu, yang sebelumnya telah dilakukan inspeksi mendadak bersama wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di pusat pengujian kendaraan bermotor di Kedaung Kaliangke pada tanggal 23 Juli lalu, di mana praktik-praktik korupsi telah ditemukan.

Bambang mengatakan KPK akan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta jadwal pertemuan dengan Migrant Care, sebuah organisasi non-pemerintah yang sejauh ini ikut menyuarakan kesejahteraan para TKI.

"Teman-teman dari Migrant Care akan membawa salah satu buruh pekerja TKI yang mengalami pemerasan di bandara. Mereka akan memberikan kesaksian," katanya.

Berkenaan dengan kasus di pusat pengujian kendaraan bermotor, ia mengatakan pertemuan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus di mana "kami akan menyajikan hasil penelitian dan pemeriksaan kami untuk digunakan dalam membuat perubahan agar pusat pengujian kendaraan bermotor menjadi lebih baik."

Sehubungan dengan inspeksi di masa mendatang, Bambang mengatakan KPK berencana melakukan inspeksi ke kantor-kantor pusat pelayanan yang lain.

"Kami masih berkoordinasi dengan gugus tugas yang lain. Kami telah memetakan beberapa tugas yang berbeda. Kemudian, setelah ada masukan dari anggota masyarakat, gugus tugas ini segera bertindak," jelasnya.

Bambang mengakui bahwa inspeksi mendadak seperti itu tidak sepenuhnya membasmi korupsi. "Cara ini adalah strategi untuk penegakan lembut sehingga berdampak yang mengejutkan, diharapkan dimasa datang lembaga pemerintahan ini bisa meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik." jelasnya.

Disinggung tentang Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Nasional Indonesia (BNP2TKI), Bambang mengatakan, "Sehubungan dengan BNP2TKI, kami telah melakukan penelitian, namun laporan lengkap masih milik Migrant Care. Jadi, kita akan mendengar laporan langsung dari Migrant Care untuk memahami bagaimana kinerja dari lembaga BNP2TKI ini."

Seperti kita ketahui, Setelah dilakukan inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 18 tersangka telah ditangkap, termasuk satu dari oknum militer dan dua petugas polisi, sementara yang lain adalah preman atau calo.

Sejak tahun 2006, KPK telah melakukan penelitian mengenai sistem penempatan para TKI, yang hasilnya telah disampaikan kepada kementerian tenaga kerja dan BNP2TKI, termasuk salah satunya layanan bagi para TKI.

KPK telah menemukan berbagai kecurangan pelayanan bagi para pekerja TKI di Terminal III, yang memiliki potensi praktek korupsi, termasuk pertukaran nilai mata uang yang rendah di money changer bagi para TKI dan harga yang selangit untuk biaya transportasi TKI.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan bagi para TKI supaya aman kembali ke desa mereka, namun pelaksanaannya belum efektif dalam menjamin perlindungan bagi para TKI dari tindak pemerasan dan intimidasi.

Berdasarkan pemantauan, KPK telah menemukan keterlibatan para pejabat pelayanan publik, staf BNP2TKI, kuli, pekerja kebersihan, dan staf bandara dalam mengarahkan para TKI supaya masuk dalam lingkaran para Calo untuk mengatur transportasi mereka dan mengintimidasinya supaya mau bertukar mata uang asing di Money Changer dengan harga lebih rendah serta adanya pemerasan yang dilakukan oleh preman dan perantara terhadap keluarga yang menjemput para TKI.