Ahok Keluar Dari Partai Gerindra

Ahok

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang populer dikenal "Ahok" mengatakan bahwa ia siap untuk keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jika partainya bersekukuh dengan keputusannya untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Jika upaya itu berhasil, telah terlintas dalam pikiran saya untuk meninggalkan partai. Mengapa saya harus keluar? "Ujar Ahok saat ditanya tentang sikap kontradiktifnya di Balaikota.

Ahok mempertahankan sikap nya, mengekspresikan dukungan untuk pemilu lokal langsung dan menolak dengan keputusan koalisi Merah-Putih untuk membawa kembali sistem sebelumnya, yang katanya rentan terhadap korupsi.

Mantan Bupati Belitung Timur menekankan bahwa sistem pemungutan suara itu bukan masalah utama. "Apakah kita melihat peningkatan kesejahteraan warga sejak diperkenalkannya pemilihan langsung? Tidak benar-benar. Apakah lebih baik sebelumnya? Tidak ada. Jadi apa gunanya? Titik kunci adalah bahwa pejabat publik seharusnya tidak menggelapkan uang pembayar pajak, "katanya.

Ketua Gerindra Muhammad Taufik mengatakan partainya tidak akan mencoba untuk mengintervensi Ahok, apakah Ia ingin meninggalkan partai atau tidak, itu merupakan wewenang Ahok. "Jika dia ingin keluar dari partai, dia cukup menyerahkan surat pengunduran diri. Dia memiliki hak untuk itu. Partai Gerindra tidak akan menahannya, "katanya.

Taufik menambahkan bahwa Gerindra memiliki banyak anggota yang potensial, dengan adanya pengunduran diri Ahok tidak akan membahayakan partai. "Kami memiliki banyak anggota baik yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan partai. Kami tidak akan berhenti jika dia memutuskan untuk mengundurkan diri, "katanya.

Ahok sebelumnya anggota legislator Golkar di DPR sebelum pindah ke partai Gerindra untuk menjadi pendamping Jokowi dalam pemilihan gubernur 2012 tahun lalu.

Langkah Gerindra untuk mengembalikan pemilu lokal ke DPRD juga telah mengalami perlawanan dari kepala daerah lainnya, termasuk Jokowi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Setelah kekalahan dalam pencalonan presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden baru-baru ini, koalisi mulai mendukung gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke dewan legislatif daerah. RUU tentang pemilihan lokal masih sedang dibahas oleh Komisi II DPR.

Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menentang gagasan pilkada kembali melalui DPRD. LSI menemukan bahwa 81 persen dari 1.200 responden menganggap pemilihan langsung cara yang paling tepat untuk memilih kepala daerah, sementara hanya 11 persen percaya bahwa kewenangan harus diberikan kembali ke DPRD.

"Angka ini menunjukkan tidak populernya ide yang dicetuskan oleh koalisi Merah Putih untuk pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby. Adji menambahkan bahwa ide tersebut menghadapi perlawanan tidak hanya dari pemilih yang mendukung partai politik yang mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla, namun juga dari pendukung partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sendiri.