Kamp Tahanan Khusus Teroris Indonesia

Peace and Security Center International (IPSC)
di Sentul, Jawa Barat

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Badan Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT) meninjau kembali keputusan untuk mengirim puluhan narapidana terorisme kelas berat ke penjara khusus menyerupai kam tahanan kontroversial Guantanamo AS.

Selama kunjungannya ke fasilitas pelatihan kontraterorisme BNPT di Peace and Security Center International (IPSC) di Sentul, Jawa Barat, pada hari Senin, Yudhoyono mendapatkan pengarahan oleh Ansyaad Mbai ketua badan kemajuan pengembangan kamp tahanan.

Namun, yang mengejutkan banyak orang, Yudhoyono merasa tidak nyaman dengan rencana tersebut, "Kam ini tidak harus ditempatkan di sini. Kita harus membahas masalah ini lagi, selagi saya masih punya waktu, "kata Yudhoyono, yang akan meninggalkan kantor Istana merdeka pada 20 Oktober mendatang.

Yudhoyono mengatakan kepada Ansyaad bahwa SBY setuju pada pembentukan sebuah kamp tahanan khusus bagi teroris, ia merasa lokasi yang diusulkan tidak cocok seperti fasilitas yang ada di Guantanamo.

"Tidak harus seperti Guantanamo; yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita harus memindahkannya ke tempat lain, "katanya. "Daerah ini untuk pelatihan dan pendidikan saja. Ditambahkan, jika narapidana melarikan diri dari kamp, akan berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. "

IPSC merupakan tempat kamp BNPT, yang dijaga ketat oleh militer dilengkapi senjata api dan bahan peledak juga tersimpan di sana.

Sejak akhir Juli, BNPT telah mulai mengirim beberapa yang disebut " teroris hard-core" ke kamp sebagai bagian dari program deradikalisasi, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap upaya oleh narapidana untuk merekrut narapidana non-teror ke dalam anggota mereka.

Kamp BNPT memiliki 48 sel yang dapat menampung 144 narapidana, menurut Ansyaad. Badan ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kamp melalui penandatanganan kesepahaman nota baru (MoU).

Menurut kementerian, sekitar 280 narapidana teroris terkunci di 27 penjara di seluruh negeri. Menanggapi penolakan Yudhoyono, Ansyaad menyatakan bahwa kamp tahanan itu diperlukan untuk keberhasilan program deradikalisasi.

Dia mengatakan bahwa setelah para narapidana terorisme ditempatkan di fasilitas tersebut, mereka akan tunduk pada program deradikalisasi untuk mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

"Kita tidak bisa menjalankan program deradikalisasi ini, karena ada beberapa kasus di mana sebagian telah dibujuk untuk mendukung teroris," kata Ansyaad.

Yudhoyono mengatakan ia tidak menentang program deradikalisasi yang dilakukan di kamp, asalkan narapidana tidak ditahan di sana.

"MoU perlu diklarifikasi. Saya setuju dengan program deradikalisasi, tetapi tidak mengubah fasilitas ini menjadi kamp tahanan. "

Kapolri Jenderal Sutarman mendukung argumen Yudhoyono, yang mengatakan bahwa keluarga dan pengikut para narapidana yang mengunjungi kamp bisa menimbulkan ancaman bagi fasilitas sekitarnya.

"Kami takut bahwa pengunjung dapat berkeliaran di sekitar kompleks, yang seharusnya menjadi area terbatas," kata Sutarman.

IPSC merupakan area 262 hektar yang dibangun oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2010, terdiri dari tujuh kantor dan pusat-pusat pelatihan yang dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.