Mengenal Hukum Pidana Pemaksaan

Mengenal Hukum Pidana Pemaksaan

1. Tentang Pemaksaan.

Dalam setiap pembuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyatan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan dikemudian hari apabila si pembuat pernyataan mengingkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.

Berikut beberapa pasal dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana.

Pasal 369 (ayat 1) Perbuatan:

1. Memaksa.
2. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
3. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 369 (ayat 2) Perbuatan:

1. Memaksa.
2. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
3. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
5. Ada penuntutan dari orang yang dikenakan kejahatan.

2. Pemerasan Menurut Hukum Pidana.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

C. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yag telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP mengatur masalah pemerasan dimana inti dari Pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu utang atau bahkan menghapuskan suatu utang.

2. Tindakan memaksa seseorang untuk membuat suatu pernyataan dimana dengan pernyataan tersebut seseorang akan terbuka aibnya, dan apabila dia tidak mau membuat pernyataan tersebut dan harus menggantinya dengan sejumlah uang, maka jelas hal itu merupakan suatu bentuk pemerasan. Hukum memberikan perlindungan dimana dengan adanya persetujuan dari korban untuk memenuhi apa yang dikehendaki terdakwa, hal itu sudah termasuk bentuk pemerasan meskipun belum terwujud apa yang dikehendaki si terdakwa.

3. Mengacu pada rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 368 KUH, bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal Pemerasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan surat edaran mahkamah Agung Nomor 81 K/Pid/1982 Terbit: 1982-1.