Bulan Juni kemarin saya membuat SIM melalui aplikasi DIGITAL KORLANTAS POLRI. Prosesnya cepat, mudah, tanpa antri, dan setelah SIM dicetak bisa dikirim ke rumah.
SIM-E juga bisa diakses dalam aplikasi sehingga tidak perlu ribet memenuhi dompet untuk bawa SIM kemana-mana.
Install aplikasi DIGITAL KORLANTAS POLRI
Registrasi data diri dengan upload KTP, KK, Photo, Biometric online.
Daftar test kesehatan 20K.
Daftar test psikologi online 70K.
Registrasi pembuatan SIM online (harga sesuai jenis SIM)
Bayangkan Anda menitipkan dompet berisi uang belanja sebulan keluarga kepada seseorang.
Lalu orang itu ketahuan mencuri isinya. Setelah kepergok, dia sekadar mengembalikan uang tersebut, tersenyum, lalu bilang, "Udah ya, uangnya udah balik, kita damai."
Pertanyaannya: apakah besoknya Anda sudi menitipkan dompet atau masa depan keluarga Anda lagi ke orang yang sama? Tentu tidak, kan? Anda pasti sudah mencoret namanya.
Sama halnya dengan koruptor. Menurut saya, gagasan bahwa koruptor bisa melenggang bebas atau diampuni hanya bermodalkan "membayar denda damai" adalah sebuah penghinaan terhadap keadilan.
Korupsi itu bukan cuma soal selisih angka di laporan keuangan. Korupsi adalah kejahatan sadis yang merampas hak hidup orang banyak. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk mengaspal jalan, mensubsidi kesehatan, atau membangun sekolah anak-anak, malah dirampok demi menggemukkan perut sendiri.
Kalau hukuman bagi mereka hanya sekadar membayar denda, mereka cuma akan menganggap denda itu sebagai "biaya operasional" atau risiko bisnis belaka.
Bayar dendanya, lalu keluar penjara tetap kaya raya karena uang hasil malingnya toh sudah disembunyikan atau dicuci di tempat lain. Itu bukan hukuman, itu transaksi.
Bagi saya, keadilan baru benar-benar tegak jika dua hal ini dieksekusi tanpa kompromi:
Pertama, miskinkan dan rampas seluruh asetnya.
Ini adalah hukuman yang paling ditakuti. Mengapa? Karena orang serakah lebih takut miskin daripada takut dipenjara.
Aturan perampasan aset ini harus disahkan dan berlaku brutal bagi siapa saja,
bukan cuma untuk politisi atau pejabat tinggi negara. Kita tahu penyakit korupsi ini sudah menjangkit berbagai elemen masyarakat.
Aturan ini juga harus berlaku bagi karyawan atau direksi yang menggelapkan uang perusahaannya sendiri.
Siapa pun yang terbukti maling, rampas hartanya sampai mereka tahu rasanya hidup dari titik minus.
Kedua, cabut hak politik dan hak publiknya seumur hidup.
Logikanya sangat sederhana. Maling ayam di kampung saja, kalau sekali ketahuan, seumur hidup bakal dicap buruk dan tetangga tidak akan pernah percaya lagi.
Lalu kenapa maling uang rakyat yang jumlahnya miliaran malah masih diberi karpet merah?
Kenapa mereka masih diberi panggung?
punya hak untuk masuk politik lagi, dan dengan tanpa malu minta dipercaya kembali oleh masyarakat?
Yang namanya maling, mau pakai kaus lusuh atau pakai jas mahal seharga puluhan juta, esensinya tetap sama: mereka adalah pengkhianat amanah.
Dan orang yang sudah cacat integritasnya, sama sekali tidak punya hak untuk memegang kepercayaan publik lagi. Titik.
Ngeri kan kalo urusannya sama duit orang. Matinya pun begini.
1. Musik itu haram Banyak Muslim yang ngira musik dan nyanyi itu dilarang total. Padahal, yang diharamkan itu cuma lirik yang vulgar atau mengajak maksiat. Nabi Muhammad sendiri suka ngedengerin nyanyian yang baik. Jadi santai aja, asal lagunya positif.
2. Wanita gak boleh jadi pemimpin Ini mitos yang udah kelewat usang. Banyak ulama kontemporer bilang kepemimpinan itu soal kapabilitas, bukan gender. Ingat Ratu Bilqis yang dipuji Al-Qur'an? Yap, itu pemimpin perempuan.
3. Poligami itu sunnah Duh, ini nih yang sering bikin geger. Poligami itu bukan sunnah, tapi rukhsah (keringanan) dengan syarat super ketat. Monogami justru lebih diutamakan dalam Islam.
4. Jenggot wajib dipelihara Nah, ini nih yang sering bikin orang salah fokus. Jenggot itu sunnah, bukan wajib. Mau cukur ya gapapa, gak ngurangin keimanan. Yang penting akhlaknya dijaga.
5. Wanita wajib di rumah aja. Di zaman Nabi, banyak wanita yang aktif di ruang publik. Khadijah? Pedagang sukses. Aisyah? Guru dan ahli hadits. Jadi jangan kekang wanita atas nama agama.
6. Bid'ah selalu sesat. Bid'ah itu inovasi. Ada yang baik, ada yang buruk. Pake HP buat dakwah? Itu bid'ah hasanah. Yang dilarang itu bid'ah dalam ibadah mahdhah.
7. Jihad = perang Jihad itu luas maknanya. Belajar? Jihad. Berbakti pada ortu? Jihad. Memberantas korupsi? Juga jihad. Perang cuma salah satu bentuk, itupun dengan syarat ketat.
8. Seni itu haram Islam justru mendorong keindahan. Liat aja arsitektur masjid yang megah. Atau kaligrafi yang memukau. Seni itu halal, asal gak melanggar syariat.
9. Harus pake bahasa Arab biar doa dikabulkan Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Beliau paham semua bahasa. Yang penting keikhlasan hati, bukan bahasanya. Jadi, berdoa pake bahasa apapun monggo.
Jika ada satu gambar yang menurut saya paling menggambarkan suasana menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, mungkin inilah salah satunya.
Di usia kemerdekaan yang sudah lebih dari delapan dekade, masih banyak rakyat yang merasa keadilan belum benar-benar hadir.
Pejabat yang terjerat kasus korupsi sering kali dipandang mendapat perlakuan lebih baik dibanding rakyat kecil yang berjuang mencari makan setiap hari.
Hukum terasa keras kepada mereka yang lemah, tetapi sering dianggap lunak kepada mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Di saat masyarakat menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, lapangan pekerjaan yang terbatas, serta pendidikan dan layanan kesehatan yang masih belum merata, pemerintah justru dinilai menggelontorkan anggaran besar untuk berbagai program yang efektivitasnya dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.
Ketika masih ada dugaan penyimpangan anggaran di berbagai sektor, kepercayaan publik pun semakin terkikis. Kemerdekaan bukan sekadar upacara, bendera, dan pidato, melainkan tentang keadilan, kesejahteraan, serta pemerintahan yang bersih.
Jika rakyat masih merasa suara mereka diabaikan dan keadilan belum dirasakan secara merata, maka perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar seremonial.
Semoga Indonesia tidak hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga mampu merdeka dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang tidak benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Apa yang membuat Prabowo kurang layak dijadikan Presiden Indonesia?
1. Tidak punya pengalaman di pemerintahan sipil (bukan mantan menteri seperti Habibie dan SBY atau mantan bupati/walikota/gubernur seperti Jokowi)
2. Bukan pejuang politik seperti Mega dan Gus Dur.
3. Bukan founding father seperti Ir. Soekarno.
4. Kalau ada yang membandingkan dengan Soeharto, paling tidak, Soeharto tidak pernah diberhentikan dari militer dan paling tidak, dia dicitrakan sebagai orang yang 'berhasil menumpas pemberontakan dan mengembalikan stabilitas' pasca G30S.
Prabowo tidak mempunyai pencapaian sekelas Soeharto baik dalam kenyataan maupun pencitraan.
5. Strategi kampanye lebih menitik-beratkan di retorik daripada solusi.
Itupun cenderung membodohi, memprovokasi dan memecah belah masyarakat daripada mencerdaskan, menyejukkan dan mempersatukan rakyat.
6. Kelakuannya cenderung 'malicious'.
Dari kasus Ratna Sarumpaet, diikuti berbagai tuduhan kecurangan pada KPU, Bawaslu, MK, Polisi, Pemerintah, dll,
jauh sebelum pemilu dimulai, sampai seruan people power dari anggota timnya yang dibiarkan begitu saja (bahkan cenderung didukung), semuanya cenderung bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan delegitimasi pada lembaga-lembaga negara yang ada.
7. Lebih mementingkan persepsi.
Contoh: ketika disinggung mengenai kepemilikan/penguasaan tanah oleh Jokowi di debat, Prabowo malah beralasan bahwa lebih baik dia yang menguasai daripada asing, seraya menjanjikan akan mengembalikan kepada negara. Seolah-olah kepemilikan/penguasaan tanah yang dia lakukan salah. Padahal dia bisa saja dia menjawab bahwa tanah yang dia kuasai produktif, membuka lapangan kerja, menghasilkan bahan baku untuk UMKM, menghidupkan perekonomian di desa-desa sekitarnya dan membayar pajak. Jawaban demikan malah bisa menambah kredensialnya sebagai 'penguasa'. Tapi sayang kesempatan dilewatkan. Mungkin karena lahan yang dikuasai memang tidak produktif.
